top of page

Indonesia perkuat pemberantasan judi online melalui dukungan kepolisian

51 menit yang lalu
4 menit membaca
Pejabat Indonesia memperkuat kerja sama untuk memberantas judi online dan kejahatan digital
Pejabat Indonesia dalam diskusi panel mengenai pemberantasan judi online di Indonesia yang menargetkan jaringan kriminal dan aliran keuangan. Foto: Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) / Domain Publik.

Indonesia memperkuat kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) seiring meningkatnya upaya pemerintah untuk memberantas judi online ilegal. Strategi penindakan kini tidak hanya berfokus pada pemblokiran situs web, tetapi juga mencakup penyelidikan terhadap operator, jaringan keuangan, serta infrastruktur yang mendukung aktivitas perjudian.

 

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan koordinasi yang lebih erat dengan Polri sangat penting untuk menghubungkan langkah-langkah pencegahan di lingkungan digital dengan penyelidikan dan penegakan hukum pidana. Pernyataan tersebut disampaikan dalam dialog mengenai strategi penindakan kejahatan siber di Jakarta pada 18 November 2026.


Pemberantasan Judi Online di Indonesia kini semakin berfokus pada pengungkapan jaringan kriminal, penelusuran aliran dana ilegal, serta penindakan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam operasi perjudian lintas negara.

 

Kemitraan yang diperkuat ini dilakukan ketika pemerintah melaporkan penurunan aktivitas transaksi judi online, tetapi masih menghadapi tantangan berupa kelompok kriminal terorganisasi, operasi lintas negara, serta saluran pembayaran yang digunakan untuk menyamarkan dana ilegal.


Berlangganan buletin Asia Casino News untuk mendapatkan berita terbaru industri kasino, pembaruan regulasi, serta wawasan tentang pasar perjudian di seluruh Asia.

 

Pemberantasan judi online di Indonesia menargetkan jaringan kriminal

Hafid menegaskan bahwa pembatasan akses terhadap situs perjudian saja tidak cukup untuk menghapuskan operasi ilegal. Aparat juga perlu mengidentifikasi individu yang mengendalikan bisnis tersebut, membongkar jaringan pendukungnya, serta menyelidiki aliran dana yang memungkinkan kegiatan mereka terus berlangsung.

 

Kementerian Komunikasi dan Digital bertanggung jawab atas upaya pencegahan dan pemantauan aktivitas di lingkungan digital, sedangkan Polri menangani penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.

 

Kedua fungsi tersebut dirancang untuk saling melengkapi. Pembatasan digital dapat mengganggu akses ke platform ilegal, tetapi penyelidikan tetap diperlukan untuk mengetahui siapa yang mengoperasikannya, bagaimana mereka menerima pembayaran, dan ke mana hasil kegiatan tersebut dialirkan.

 

Hafid memperingatkan bahwa pemblokiran situs tanpa menindak orang-orang di balik bisnis tersebut dapat memungkinkan operator bermodal besar membangun platform pengganti dan melanjutkan aktivitas mereka.

 

Karena itu, pendekatan pemerintah semakin menitikberatkan pada kerja sama antarlembaga, peningkatan kemampuan investigasi digital, serta pertukaran informasi.

 

Transaksi judi online turun 12,9%

Indonesia mencatat penurunan nilai perputaran transaksi judi online sebesar 12,9% pada semester pertama 2026 dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025.

 

Pemerintah menilai penurunan tersebut sebagai indikasi bahwa langkah penegakan hukum dan pencegahan mulai menunjukkan hasil. Namun, para pejabat menegaskan bahwa skala aktivitas yang masih berlangsung memerlukan tindakan lebih lanjut.

 

Penurunan tersebut tidak serta-merta berarti jaringan perjudian ilegal telah dibongkar. Angka transaksi memberikan gambaran mengenai aktivitas yang terjadi, sementara identifikasi operator, perantara keuangan, dan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana memerlukan penyelidikan tersendiri.

 

Perbedaan ini penting ketika aparat penegak hukum berupaya mengukur kemajuan pemberantasan judi online, bukan hanya berdasarkan jumlah situs yang telah dinonaktifkan.

 

Aparat semakin berfokus pada struktur keuangan yang menopang bisnis perjudian ilegal, termasuk rekening yang digunakan untuk menerima setoran, memindahkan hasil perjudian, dan menyamarkan asal-usul dana.

 

Polisi bekukan 322 rekening dalam kasus Rp28 miliar

Salah satu perkembangan penting dalam penegakan hukum terjadi pada 16 November, ketika Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) mengungkap kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan judi online.

 

Penyidik membekukan 322 rekening bank dan menyita aset senilai sekitar Rp28 miliar, setara dengan kurang lebih US$1,53 juta.

 

Penyelidikan tersebut menunjukkan semakin besarnya perhatian pemerintah terhadap penindakan melalui jalur keuangan, bukan hanya mengandalkan pembatasan akses terhadap situs perjudian.

 

Rekening bank yang digunakan untuk mengumpulkan atau mentransfer hasil perjudian dapat memberikan informasi mengenai hubungan keuangan antara operator, perantara, dan pihak-pihak lain yang diduga memperoleh keuntungan.

 

Kemampuan aparat untuk mengidentifikasi hubungan tersebut dapat membantu mengungkap individu yang mengendalikan operasi perjudian ilegal sekaligus mencegah jaringan kriminal terus memperoleh keuntungan dari aktivitas mereka.

 

Kasus ini juga menunjukkan pentingnya kerja sama antara regulator digital, penyidik kepolisian, dan lembaga keuangan dalam mendukung strategi penegakan hukum yang lebih luas.

 

Operasi lintas negara memperumit penegakan hukum

Penyelidikan judi online di Indonesia semakin banyak melibatkan infrastruktur dan hubungan keuangan yang melampaui batas negara.

 

Kegiatan pemantauan dan penyelidikan kepolisian telah mengidentifikasi infrastruktur yang dikaitkan dengan operator yang diduga beroperasi di Brasil, Kamboja, Amerika Serikat, dan Finlandia.

 

Dimensi internasional tersebut memperumit penegakan hukum karena individu yang mengoperasikan platform perjudian, server yang menjadi tempat layanan mereka beroperasi, serta saluran pembayaran yang memproses transaksi dapat berada di yurisdiksi yang berbeda.

 

Karena itu, aparat perlu memperkuat koordinasi penyelidikan dan meningkatkan kemampuan pertukaran informasi dalam menangani jaringan yang beroperasi lintas negara.

 

Metode pembayaran juga menghadirkan tantangan tersendiri. Penyidik telah mengidentifikasi penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan rekening bank milik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai saluran yang disalahgunakan untuk menyamarkan transaksi terkait perjudian.

 

Keterlibatan rekening bisnis yang sah menambah kompleksitas bagi aparat penegak hukum.

 

Hafid mengingatkan bahwa tindakan terhadap rekening yang diduga disalahgunakan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak merugikan pelaku usaha yang mungkin tanpa sadar terlibat dalam transaksi kriminal.

 

Bagi usaha berskala kecil, pembatasan rekening yang salah sasaran dapat mengganggu kegiatan komersial sehari-hari dan memengaruhi kemampuan mereka untuk menjalankan usaha.

 

Oleh sebab itu, aparat perlu membedakan transaksi bisnis yang sah dari aktivitas keuangan yang berkaitan dengan jaringan perjudian ilegal.

 

Koordinasi yang lebih kuat menjadi fokus utama strategi

Inisiatif terbaru ini mencerminkan perubahan yang lebih luas dalam pendekatan Indonesia terhadap kejahatan digital. Pemerintah berupaya menggabungkan langkah pencegahan, sumber daya penyelidikan, dan penegakan hukum melalui jalur keuangan.

 

Kemampuan pemantauan kementerian digital dapat membantu mengidentifikasi aktivitas online yang mencurigakan, sementara penyelidikan kepolisian dapat mengungkap identitas dan hubungan antara pihak-pihak yang diduga terlibat.

 

Pertukaran informasi yang lebih cepat antara kedua lembaga juga dapat meningkatkan kemampuan aparat dalam mengidentifikasi infrastruktur digital, saluran pembayaran, serta individu yang mendukung operasi ilegal.

 

Namun, efektivitas kemitraan tersebut akan bergantung pada kemampuannya menghasilkan penindakan yang berkelanjutan, khususnya terhadap penyelenggara dan penerima manfaat keuangan, bukan hanya situs web yang digunakan untuk menjangkau para pemain.

 

Tantangan yang dihadapi juga bersifat internasional. Jaringan perjudian yang diduga beroperasi di beberapa negara membutuhkan kerja sama yang melampaui kapasitas lembaga domestik Indonesia.

 

Untuk saat ini, penurunan nilai perputaran transaksi yang dilaporkan dan pembekuan ratusan rekening bank menjadi perkembangan terukur dalam kampanye pemerintah. Penyelidikan lanjutan akan menentukan apakah langkah-langkah tersebut mampu menghasilkan gangguan jangka panjang terhadap jaringan di balik aktivitas judi online ilegal.

 

Tentang Asia Casino News


Asia Casino News meliput perkembangan industri kasino, iGaming, taruhan, regulasi, dan permainan di Asia serta pasar internasional. Liputan kami mengikuti perubahan hukum, regulasi, dan komersial yang membentuk industri perjudian global. Kunjungi Asia Casino News untuk mendapatkan berita industri, analisis, dan panduan perjudian lainnya.


Hubungi Asia Casino News untuk pertanyaan editorial, peluang kemitraan, informasi atau tips berita, maupun masukan terkait liputan kami tentang industri perjudian di Asia.

Sumber
  • ANTARA News

Komentar


ACN_1500x160.jpg
aupwe_color_game_600x100.png
Truepay-Magazine-Ads.gif
GIH -606x94 px.gif
iGBAwards_Banners_600 x 100.png
bottom of page